Ilmu Hukum

 

 

P

Pajak

iuran kpd negara yg terutang oleh yg wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dng tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung; -- tidak langsug pajak-pajak yg pd akhirnya dapat menaikkan harga karena ditanggung oleh pembeli, pajak tsb baru terutang jika terjadi hal-hal yg menyebabkan terutang pajak; langsung pajak-pajak yg harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kpd orang lain

pandecta

himpunan pendapat dr ahli-ahli hukum Romawi yg terkenal dl kodifikasi Justinianus (Corpus Iuris Civilis)

panitera

seseorang yg bertugas mencatat dan mengurusi urusan/berkas-berkas persidangan perceraian

pasal

1 bagian dr bab; artikel dl undang-undang; 2 hal; perkara

Pelaku

setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dsb

penahanan

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dng penetapannya berdasarkan undang-undang yg berlaku

penangkapan

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan sesuai dng aturan undang-undang

penasihat hukum

orang yg memenuhi syarat untuk memberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang

penetapan

perbuatan hukum sepihak yg bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yg berwenang dan berwajib

pengacara

seseorang yg bertindak dl suatu perkara untuk membela kepentingan yg berperkara, dl perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dl perkara pidana untuk terdakwa

pengaduan

pemberitahuan disertai permintaan dr pihak yg berkepentingan kpd pejabat yg berwenang untuk menindak orang yg telah melakukan tindak pidana aduan yg merugikannya menurut hukum yg berlaku

penggeledahan

tindakan penyelidik untuk melakukan pemeriksaan pd sesuai yg dicurigai dapat menjadi bukti di persidangan

pengusutan

usaha untuk mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan suatu tindak pidana

peninjauan kembali (PK)

upaya hukum setelah adanya putusan dr Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dng pendapat jika adanya kekhilafan hakim dl penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/novum yg belum pernah disampaikan dl persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)

penyidik

pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; -- pembantu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yg diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Penyidikan

serangkaian tindakan dl hal dan menurut cara yg diatur dl undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, bukti tsb digunakan untuk menemukan tersangka

penyitaan

suatu cara yg dilakukan oleh pejabat-pejabat yg berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang, milik terdakwa atau bukan, yg berasal dr/ada hubungannya dng tindak pidana yg dilakukan dan berguna untuk pembuktian

perbuatan melawan hukum

suatu kealpaan yg bertentangan dng hak orang lain atau bertentangan dng kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dng nilai kesusilaan dan nilai pergaulan hidup thd orang lain atau suatu benda

perkara

masalah; persoalan

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

organisasi internasional yg didirikan pd tanggal 24 Oktober 1945, berkedudukan di New York dng tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa

petitum

tuntutan

pledoi → bela, pembelaan

plural

jamak; lebih dr satu

posita

dasar-dasar gugatan/fakta-fakta

praetor peregrinis

hakim pengadilan khusus yg menyelesaikan masalah antara orang Romawi dng pedagang asing

precedent

kejadian/peristiwa yg pernah terjadi sebelumnya

primavacy evidence

persangkaan hukum

privilege

hak untuk mendapatkan pengutamaan/mendahului yg diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pembayaran hutang dr penagih lainnya

probable cause

bukti permulaan

prohibition

larangan yg berasal dr hukum sendiri atau dr suatu janji

pro justitia

untuk/demi hukum atau undang-undang

putusan

hasil dr pemeriksaan suatu perkara;

~ bebas putusan akhir yg menyatakan pelaku bebas dr perkara

~ sela putusan sementara/pertengahan dl suatu perkara